ANALISIS SIYASAH QADHAIYYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIII/2025 TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 memberikan kepastian hukum mengenai larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri sebagai upaya mencegah konflik kepentingan dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Putusan ini lahir karena adanya kekosongan norma dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun...