Khalimi

Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menetapkan Ganti Rugi dan Kompensasi terhadap Perbuatan Pejabat Pemerintah yang Melanggar Hukum (Onrechtmatige Averheidsdaad)

Penelitian ini mengkaji perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menetapkan ganti rugi dan kompensasi atas perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan kasus melalui kajian terhadap reg...