Pelanggaran kerahasiaan informasi kesehatan pasien oleh dokter merupakan fenomena hukum yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia, mengingat data BSSN mencatat 103 insiden kebocoran data sepanjang 2023 dan Indonesia masuk 10 besar negara dengan kebocoran data terbesar di dunia. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pelanggaran perdata pemberian informasi kesehatan pasien oleh dokter secara tidak sah, pertanggungjawaban perdata dokter berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi pasien yang dirugikan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) bentuk pelanggaran mencakup pemberian informasi kepada pihak tidak berwenang, pembukaan rekam medis tanpa persetujuan, penyebaran melalui media digital, dan penyalahgunaan data kesehatan; (2) pertanggungjawaban perdata timbul apabila terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan kausalitas; (3) penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi maupun non-litigasi dengan prioritas mediasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis perlindungan data kesehatan digital dan peningkatan kesadaran hukum tenaga medis.
RA. Sri Hardini, Imam Ropii, Carolina Kuntardjo et al.· SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial,...· 0 citations
Ideally, informed consent constitutes an ethical and legal process that safeguards patient autonomy while providing legal certainty for medical professionals. In practice, however, informed consent may still be reduced to an administrative formality, creating a gap between das sollen and das sein, particularly in communication, patient understanding, documentation, and compliance with professional standards. This study aims to analyze the application of medical ethics in the informed consent process, identify factors affecting its effectiveness, and examine its implications for the legal risks faced by medical professionals. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials consist of health-related legislation, particularly Law Number 17 of 2023 on Health, while secondary materials comprise legal scholarship, medical ethics literature, and relevant scientific articles. The materials are analyzed using descriptive-analytical and prescriptive methods. The findings indicate that the effectiveness of informed consent depends on the quality of information, communication, decision-making capacity, documentation, and compliance with professional standards. Substantive application of medical ethics strengthens the legitimacy of medical interventions while serving as a preventive mechanism for minimizing disputes and potential legal liability of medical professionals.
Setyarini Setyarini, D. Bagus Perdana, Marsudi Dedi Putra· Jurisprudensi: Jurnal Ilmu S...· 0 citations