Integrasi Prinsip Perlindungan Data Pribadi dalam Pengembangan Sistem Informasi Hukum Berbasis Web

Abstract

Peralihan layanan hukum ke ruang digital membuat peraturan, putusan, dan berbagai bentuk layanan hukum semakin mudah dijangkau. Kemudahan ini, sayangnya, berjalan beriringan dengan pemrosesan data pribadi yang acap kali baru dipersoalkan setelah sistem selesai dibangun. Penelitian ini menyusun model integrasi prinsip pelindungan data pribadi dalam siklus pengembangan sistem informasi hukum berbasis web. Kajian dilakukan secara yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan sistemik, kemudian diperdalam melalui studi kasus dan simulasi pembuktian konsep pada Tingkat Kesiapterapan Teknologi 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 menjadi bahan hukum utama, sedangkan privacy by design dan privacy risk management digunakan sebagai pisau analisis. Kajian menemukan bahwa penerbitan kebijakan privasi belum dengan sendirinya membuktikan kepatuhan. Prinsip hukum perlu hadir sebagai kontrol yang dapat diuji, sejak tujuan pemrosesan ditetapkan sampai data dihapus. Atas dasar itu, dirumuskan model enam lapis yang mencakup tata kelola dan dasar pemrosesan, minimalisasi data, transparansi dan persetujuan, kendali subjek data, keamanan sepanjang daur hidup, serta akuntabilitas. Model tersebut disimulasikan melalui data-flow diagram, rancangan basis data terenkripsi, consent management, mekanisme hak hapus, dan compliance checklist. Sumbangan utama penelitian terletak pada matriks norma-fitur-bukti yang menghubungkan tuntutan hukum dengan spesifikasi teknis pengembangan web. Kerangka ini dapat digunakan oleh perguruan tinggi, lembaga bantuan hukum, dan badan publik untuk membangun layanan hukum digital yang mudah diakses sekaligus menghormati martabat dan rasa aman penggunanya