TEXTUAL AUTHORITY, HADITH VALIDATION, AND IDENTITY CONTESTATION: THE DEBATE OVER MAWLID AL-DIBA’IY BETWEEN TRADITIONALIST AND REFORMIST MUSLIMS IN INDONESIA

Abstract

This study examines the debate over salawat recitation in the Mawlid al-Diba’iy as a site of contestation over religious authority and identity formation among traditionalist and reformist Muslims in Indonesia. In addition to assessing the validity of isnad and matn as the basis for establishing legal authority (hujjah), this study examines how hadith validation is implicated in the debate between traditionalist and reformist muslims. Using a qualitative, library-based approach combined with takhrij al-hadith and supported by interview data, the study analyzes five selected hadiths associated with the Mawlid al-Diba’iy and their relation to competing understandings of religious legitimacy. The findings show that four of the five examined hadiths are classified as hasan li-dhatihi and may serve as hujjah, while one is classified as da‘if and cannot serve as hujjah. However, the debate over Mawlid al-Diba’iy cannot be reduced to hadith authenticity alone. Traditionalist and reformist muslims differ in how authenticated texts are interpreted and related to specific devotional practices. Traditionalists tend to regard these narrations as supporting the continuity of Mawlid practices, whereas reformists emphasize stricter textual correspondence between authoritative sources and particular ritual forms. Hadith validation therefore functions not only as a method of determining textual authenticity but also as part of a broader contestation over religious authority, legitimate devotional practice, and communal identity in Indonesian Islam. [Penelitian ini mengkaji perdebatan mengenai pembacaan salawat dalam Mawlid al-Diba’iy sebagai arena kontestasi otoritas keagamaan dan pembentukan identitas antara muslim tradisionalis dan reformis di Indonesia. Selain menilai validitas sanad dan matan sebagai dasar penetapan otoritas hukum (hujjah), penelitian ini juga mengkaji bagaimana validasi hadis terlibat dalam perdebatan antara muslim tradisionalis dan reformis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka yang dikombinasikan dengan metode takhrij al-hadis serta didukung oleh data wawancara, penelitian ini menganalisis lima hadis terpilih yang berkaitan dengan Mawlid al-Diba’iy dan hubungannya dengan perbedaan pemahaman mengenai legitimasi keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat dari lima hadis yang dianalisis diklasifikasikan sebagai hasan li-dzatihi dan dapat dijadikan hujjah, sedangkan satu hadis diklasifikasikan sebagai da‘if dan tidak dapat dijadikan hujjah. Namun, perdebatan mengenai Mawlid al-Diba’iy tidak dapat direduksi semata-mata pada persoalan autentisitas hadis. Muslim tradisionalis dan reformis berbeda dalam cara menafsirkan teks-teks yang telah dinilai autentik dan menghubungkannya dengan praktik-praktik devosional tertentu. Kelompok tradisionalis cenderung memandang hadis-hadis tersebut sebagai dasar yang mendukung keberlanjutan praktik Mawlid, sedangkan kelompok reformis lebih menekankan kesesuaian tekstual yang lebih ketat antara sumber-sumber otoritatif dan bentuk-bentuk ritual tertentu. Dengan demikian, validasi hadis tidak hanya berfungsi sebagai metode untuk menentukan autentisitas teks, tetapi juga menjadi bagian dari kontestasi yang lebih luas mengenai otoritas keagamaan, legitimasi praktik devosional, dan identitas komunal dalam Islam Indonesia.]