Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Anak

Abstract

Keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk eksploitasi seksual menimbulkan dilema dalam penegakan hukum, karena anak pada saat yang sama merupakan subjek yang wajib dilindungi dan pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Artikel ini bertujuan menguraikan konstruksi pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut dalam hukum positif Indonesia, serta menilai wujud penegakan hukumnya dengan menjadikan Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk sebagai contoh ilustratif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, tiga nilai dasar hukum, dan lima faktor penegakan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak bertumpu pada empat syarat, yakni perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab yang diukur antara lain melalui batas usia, kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf, sedangkan bentuk dan kadar sanksinya dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada perkara yang dikaji, anak berusia tujuh belas tahun dinyatakan terbukti melanggar Pasal 83 jo. Pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak dan dijatuhi pidana penjara empat tahun serta pelatihan kerja enam bulan. Analisis penegakan hukum mengungkap lima hambatan, yaitu keberadaan dua rezim norma, tertutupnya diversi akibat berat ancaman pidana, terbatasnya sarana pembinaan bagi anak perempuan, belum tuntasnya penindakan terhadap pelaku dewasa, serta belum terlihatnya pemulihan korban melalui restitusi. Artikel ini merekomendasikan pedoman penanganan perkara yang menyaring kemungkinan anak pelaku sekaligus korban, dakwaan berlapis, penelitian kemasyarakatan yang lebih komprehensif, dan penguatan sarana pembinaan.