Penegakan Hukum Pidana dan Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Perundungan (Bullying)

Abstract

Fenomena perundungan (bullying) yang melibatkan anak sebagai pelaku menunjukkan peningkatan eskalasi yang mengkhawatirkan baik di lingkungan sekolah maupun media digital (cyberbullying). Di satu sisi, perundungan dapat menimbulkan dampak traumatis fisik dan psikologis bagi korban, namun di sisi lain, anak pelaku perundungan juga merupakan subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan khusus sesuai mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji formulasi penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku perundungan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan guna mewujudkan keadilan restoratif (restorative justice). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku perundungan tidak menitikberatkan pada pemidanaan (retributif), melainkan wajib mengupayakan diversifikasi dan pendekatan restorative justice untuk menghindarkan anak dari stigma negatif peradilan. Namun, dalam aplikasinya masih terdapat ambivalensi normatif dan hambatan penegakan hukum, khususnya mengenai kriteria diskresi aparat penegak hukum serta ketidaksiapan sarana prasarana rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi fungsi mediasi penal, rekonstruksi regulasi pencegahan perundungan berbasis sekolah, serta penguatan peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas untuk menjamin perlindungan hak asasi anak pelaku demi kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child).