Skip to content
Open access

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP KEKASIH: ANALISIS PEMBUKTIAN UNSUR “RENCANA TERLEBIH DAHULU” DALAM KASUS LIHARMANSYAH SARAGIH

Oct 2026 · Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan · Vol 7, pp. 367-378 · 0 citations · 21 references

Abstract

Penelitian ini mengkaji pembuktian unsur “rencana terlebih dahulu” dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pms serta membandingkan Pasal 340 KUHP lama dengan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun. Namun, keberadaan cutter dalam tas terdakwa sejak sekitar tiga bulan sebelum kejadian tidak dengan sendirinya membuktikan adanya persiapan khusus untuk membunuh. Pembuktian unsur perencanaan perlu mempertimbangkan keseluruhan fakta, termasuk kesempatan untuk berpikir dan mengurungkan niat. Kedua pasal memiliki ancaman pidana yang sebanding, tetapi perbedaan rumusannya perlu diperhatikan dalam analisis hukum pidana.

Read PDF

Similar papers

Open access Oct 2026

Analisis Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual

Sistem pemidanaan dan penghukuman yang sedang berkembang saat ini disebut sebagai Restorative Justice. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana pemidanaan tindak pelaku anak dan apakah faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemidanaan terhadap anak pelaku kejahatan seksual dalam Perkara Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2021/...

Meisy Amory · 0 citations
Open access Sep 2026

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA FARMASI STUDI PUTUSAN NOMOR 83/Pid.Sus/2024/ PN.Btl

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan berita acara pemeriksaan laboratoris keiminalistik dalam pembuktian dakwaan perkara tindak pidana farmasi dan keseuaian pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan tera...

Kanez Pravangastha, M. Rustamaji · 0 citations
Open access Oct 2026

Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Pembebasan Proyek Jalan Tol Yogyakarta - Bawen : Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 265/PDT/2025/PT SMG

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 265/PDT/2025/PT SMG serta penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sengketa kepemilikan tanah pada pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Bawen. Metode penelitian yang digunakan adalah yurid...

Wella Ayu Kusuma, I. K. Dewi · 0 citations
Open access Oct 2026

Tujuan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Tjk)

Perjudian online yang memanfaatkan sistem elektronik menimbulkan persoalan dalam penentuan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Tjk menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 terhadap Terdakwa yang memfasilitasi pemasangan...

Rayhan Vito Varian, Fristia Berdian Tamza, Maroni · 0 citations
Open access Sep 2026

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS PERKARA PENGANIAYAAN DALAM PUTUSAN NOMOR 12/Pid.B/2022/PN Tul

: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana penganiayaan, dengan mengambil studi kasus dari Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau doktrinal dengan pendekat...

Tri Budi Utomo Umbu Nay, M. Rustamaji · 0 citations
Open access Sep 2026

Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menetapkan Ganti Rugi dan Kompensasi terhadap Perbuatan Pejabat Pemerintah yang Melanggar Hukum (Onrechtmatige Averheidsdaad)

Penelitian ini mengkaji perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menetapkan ganti rugi dan kompensasi atas perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan kasus melalui kajian terhadap reg...

Teguh Satya Bhakti, Khalimi, Siti Wahyu Utami · 0 citations

We use cookies to run the site and, with your consent, for analytics and to show ads. See our Cookie Policy.