Kepastian Hukum Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Memuat Pewarisan Saham Perseroan Terbatas Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Abstract

Direksi yang hanya mengakui salah satu ahli waris sebagai pemegang saham, dengan alasan bahwa Akta Pemindahan Hak atas saham tidak pernah disampaikan kepada Direksi, sehingga nama ahli waris lainnya tidak pernah disampaikan kepada Direksi. Akibatnya, keduanya tidak pernah dipanggil untuk menghadiri RUPS, yang berarti hak-hak mereka sebagai pemegang saham yang sah tidak terpenuhi. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan penelitian hukum deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai objek penelitian dalam artikel ini. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep atau teori yang berhubungan dengan objek penelitian. Kesimpulan dalam artikel ini adalah pertama, kepastian hukum Berita Acara RUPS yang memuat pewarisan saham dalam Perseroan Terbatas berdasarkan UUPT belum terwujud secara optimal, karena adanya celah hukum antara peralihan hak materiil yang berlaku demi hukum sejak pewaris meninggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UUPT dengan pengakuan hak formil yang baru berlaku sejak pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UUPT dan kedua, kedudukan hukum ahli waris sebagai penerima saham yang diperoleh melalui pewarisan berdasarkan Berita Acara RUPS belum memiliki kepastian hukum yang kuat, karena meskipun peralihan hak atas saham telah terjadi secara materiil demi hukum sejak pewaris meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 833 KUHPerdata jo. Pasal 55 UUPT, namun hak-hak pemegang saham ahli waris baru dapat berlaku secara formil setelah dilakukan pencatatan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 52 ayat (2) jo. Pasal 56 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (1) UUPT.